-->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Ini SE, Perda, Permendagri dan UU, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan, Perangkat Desa

Wednesday, February 10, 2021 | February 10, 2021 WIB Last Updated 2021-02-11T17:45:45Z

 




PORTALBUANA.COM - KERINCI. Didalam Surat Edaran (SE) Bupati Kerinci nomor 140/04-29/III/DPMD tertanggal 16 April 2020, pada poin 2 disebutkan bahwa Kepala Desa untuk mempedomani ketentuan tentang Pemberhentian Perangkat Desa. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pemendagri No 83 tahun 2015 yang telah diubah Pemendagri no 67 tahun 2017, tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.


Kemudian, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 3 tahun 2016 tentang BPD dan Perangkat Desa, dalam pasal 45 ayat 3 dan 5 dikatakan bahwa, Perangkat Desa diberhentikan dengan alasan: Meninggal Dunia, Permintaan Sendiri, diberhentikan karena usia Genap 60 tahun dan dinyatakan sebagai terpidana yang diancam pidana paling sedikit 5 tahun, berhalangan tetap, Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan diberhentikan.


Pada poin 3 disebutkan perangkat desa yang melanggar larangan sebagai perangkat desa, tertuang pada poin 2 dijelaskan bahwa perangkat desa diberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian.


Bupati Kerinci Dr. Adirozal, meminta kepada perangkat Desa di 285 desa dalam wilayah Kabupaten Kerinci, agar perangkat desa selalu ada di kantor Kades. Karena perangkat desa adalah pelayan masyarakat. Minimalnya kehadiran 37 jam per minggu.


Apabila terdapat adanya staf desa yang tidak bisa bekerja selama 37 jam selama seminggu, Kepala Desa (Kades) berhak menganti staf desa ini.


"Kepala desa berhak menganti perangkat desa, jika mereka tidak bisa kerja efektif dan jarang masuk kantor. Jangan salahkan Kades," kata Bupati Adirozal. Dikutip kembali dari MetroJambi edisi Jumat, 13 Maret 2020. "Jika tidak mau diganti silakan kerja sesuai aturan," sebutnya. (Dede)

×
Berita Terbaru Update